Makassar, BarisNews– Menanggapi pemberitaan sejumlah media online yang menyebutkan dugaan dirinya terlibat dalam Investasi Bodong dan merekrut banyak ASN di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Syamsuriati yang juga Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Pinrang akhirnya melayangkan Hak Jawabnya kepada media yang memberitakan dirinya tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang menjadi acuan beberapa media online juga menyadur berita itu dan juga tanpa melalui proses konfirmasi. Termasuk salah satu media online lokal dimana dirinya kesulitan untuk menghubungi media tersebut untuk memberikan hak jawabnya.
Sejak berita yang memuat dirinya tayang pada 14/1/2025 lalu, tak satu pun media yang menghubunginya untuk konfirmasi, selain dua media yang secara resmi bersedia memuat Hak Jawab yang diberikan oleh Syamsuriati.
Kepada media ini Syamsuriati bersama kerabatnya, Tenri beberkan sejumlah hal yang menjadi pokok permasalahan sehingga Syamsuriati dituding terlibat dalam investasi bodong. Sebagaimana yang tertuang dalam Hak Jawabnya, Syamsuriati menyebut jika Yayasan Yaga Yingde Grup memiliki kegiatan peduli pendidikan yakni penyaluran bantuan bea siswa kepada siswa kurang mampu melalui perekrutan tim yang akan bertugas menyalurkan bantuan itu. Dimana setelah penyaluran, Tim akan mendapatkan komisi atau pembayaran dari hasil kerja tim. Namun karena adanya kendala atau persoalan di internal Yaga Yingde Grup, penyaluran bantuan dan penghargaan kepada Tim jadi terhambat dan tidak terlaksana. Inilah yang kemudian diisukan sebagai Investasi Bodong dan Syamsuriati kemudian dituding lewat kata-kata “Diduga” terlibat karena Syamsuriati lah yang memperkenalkan sekaligus menagajak sejumlah rekan sesama ASN bergabung dalam kegiatan peduli pendidikan Yaga Yingde Grup.
“Tidak benar itu jika dikatakan saya mempengaruhi banyak orang untuk berinvestasi. Karena ini sifatnya kegiatan peduli pendidikan, jadi saya hanya memperkenalkan kepada mereka, bukan mengajak untuk berinvestasi”. Ujar Syamsuriati.
Ia berharap melalui hak jawab yang akan ditayangkan oleh media bersangkutan dapat menjawab tudingan kepada dirinya sekaligus sebagai pembelajaran bagi media lain agar senantiasa melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum memuat berita yang dapat memicu polemik di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Termasuk media online perisaijurnalis.com yang oleh Tenri sangat sulit dihubungi untuk memberikan Hak jawab atas sejumlah pemberitaannya yang tanpa konfirmasi dan terkesan beritanya disadur dari media lain.
“Bagaimana kami mau layangkan hak jawab kepada perisaijurnalis.com jika media itu tidak mencantumkan susunan redaksi dan perusahaannya, yang bahkan alamat redaksinya pun tak ada”. Ujar Tenri. (*)
